Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 mencatat defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana APBN mencatat surplus sebesar Rp26 triliun atau 0,11% PDB.
Pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, turun 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak sebesar 30,2% menjadi Rp187,8 triliun, yang dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama seperti batu bara, nikel, dan minyak mentah, serta perubahan administratif dalam metode pengumpulan pajak penghasilan pribadi dan pajak pertambahan nilai.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan proyeksi defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,53% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program prioritas, seperti renovasi sekolah, proyek energi, dan program “Makanan Bergizi Gratis” akan terus didanai. Selain itu, pemerintah akan menyediakan dana untuk sovereign wealth fund baru, Danantara Indonesia, serta menyuntikkan modal ke perusahaan logistik Bulog dan tiga BUMN baru di sektor pertanian.
Meskipun menghadapi tantangan dalam penerimaan negara, pemerintah optimis bahwa indikator ekonomi seperti indeks manajer pembelian, serta penjualan sepeda motor dan mobil, menunjukkan potensi pemulihan penerimaan pajak pertambahan nilai. Upaya ekstra akan dilakukan untuk menutupi potensi kekurangan dalam penerimaan.
Dengan demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal dan mendukung program-program prioritas untuk mencapai target pembangunan nasional.
Pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, turun 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak sebesar 30,2% menjadi Rp187,8 triliun, yang dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama seperti batu bara, nikel, dan minyak mentah, serta perubahan administratif dalam metode pengumpulan pajak penghasilan pribadi dan pajak pertambahan nilai.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan proyeksi defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,53% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program prioritas, seperti renovasi sekolah, proyek energi, dan program “Makanan Bergizi Gratis” akan terus didanai. Selain itu, pemerintah akan menyediakan dana untuk sovereign wealth fund baru, Danantara Indonesia, serta menyuntikkan modal ke perusahaan logistik Bulog dan tiga BUMN baru di sektor pertanian.
Meskipun menghadapi tantangan dalam penerimaan negara, pemerintah optimis bahwa indikator ekonomi seperti indeks manajer pembelian, serta penjualan sepeda motor dan mobil, menunjukkan potensi pemulihan penerimaan pajak pertambahan nilai. Upaya ekstra akan dilakukan untuk menutupi potensi kekurangan dalam penerimaan.
Dengan demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal dan mendukung program-program prioritas untuk mencapai target pembangunan nasional.
