Siau, 7 Mei 2025; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) secara resmi menyampaikan catatan strategis pada 3 Mei lalu, sebagai bagian dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sitaro Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis, dalam keterangannya menegaskan bahwa rekomendasi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Semoga rekomendasi DPRD segera ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan tahun berikutnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Djon Janis. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan antara eksekutif dan legislatif sebagai dua pilar utama penyelenggara pemerintahan di daerah.
Tujuh Pokok Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024:
- Percepatan Penyaluran Bantuan Erupsi Gunung Ruang
DPRD mendorong Pemda untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembukaan blokir dana bantuan dan mendistribusikan bantuan seng kepada korban terdampak. - Peningkatan Belanja Tak Terduga (BTT)
Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam dinilai perlu ditingkatkan dalam APBD sebagai bentuk kesiapsiagaan fiskal daerah. - Penguatan Pengawasan Pembangunan Fisik dan Bantuan Sosial
Pemda diminta segera menyusun regulasi yang mewajibkan setiap penyedia barang dan jasa melapor ke aparat pemerintahan setempat sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan. - Kajian Status Pulau Ruang
DPRD merekomendasikan agar Pemda mengkaji ulang status administratif Pulau Ruang setelah seluruh penduduknya direlokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. - Keadilan Layanan Pelabuhan
Dalam pelayanan bongkar muat kapal di pelabuhan Lokongbanua dan Lohoraung, Pemda diminta memperhatikan asas keadilan bagi seluruh pengguna jasa. - Evaluasi BUMD PD Pelayaran Sitaro
Kinerja Pelaksana Tugas (PLT) Direktur PD Pelayaran Sitaro perlu segera dievaluasi agar pelayanan publik melalui transportasi laut dapat berjalan maksimal. - Penataan Kebutuhan Guru di Sekolah Dasar
DPRD meminta Pemda menjalin koordinasi dengan Yayasan GMIST untuk menanggulangi kekurangan guru dan mengkaji kembali distribusi tanggung jawab antara sekolah negeri dan sekolah yayasan.
DPRD berharap seluruh rekomendasi ini dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam merancang kebijakan dan program strategis untuk tahun-tahun mendatang. DPRD juga siap mengawal proses tindak lanjut melalui fungsi pengawasan dan kemitraan kelembagaan.
