Sitaro – Krisis bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, tengah melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kelangkaan ini menyebabkan harga BBM subsidi melambung hingga Rp30 ribu per liter, jauh di atas harga resmi, sehingga masyarakat setempat, termasuk tukang ojek, petani, dan nelayan, mengalami dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan keseharian mereka.
Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis, SH, mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada PT Pertamina Persero Wilayah SulutGo (Sulawesi Utara-Gorontalo). Dalam surat tersebut, ia meminta perhatian dan tindakan cepat untuk mengatasi krisis BBM di wilayah Sitaro.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda Sitaro dan mendapatkan informasi bahwa kapal pengangkut BBM seharusnya tiba di Siau pada 19 Desember 2024. Namun hingga hari ini, 23 Desember, kapal tersebut belum tiba, sehingga stok BBM tetap kosong,” tegas Djon dalam suratnya.
Krisis ini, menurut Djon, berdampak luas. “Ketiadaan BBM menghambat aktivitas masyarakat. Tukang ojek kesulitan mencari nafkah, petani terganggu dalam pengangkutan hasil tani, begitu pula nelayan yang tidak bisa melaut,” lanjutnya. Kelangkaan ini bahkan mengancam perputaran roda ekonomi lokal, terutama menjelang momen penting seperti Natal.
Djon juga mengkritisi lambatnya distribusi BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite. Padahal, dalam rapat sebelumnya antara Pemda Sitaro dan Pertamina Wilayah SulutGo, telah dijanjikan bahwa pasokan akan segera tiba. “Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu masyarakat, tetapi juga menimbulkan keresahan yang mendalam,” tambahnya.
Menyikapi masalah ini, Ketua DPRD Sitaro meminta perhatian khusus dari Pertamina dan Pemda Sitaro untuk menyelesaikan masalah distribusi BBM. Ia berharap langkah konkret segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayah tersebut.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dapat bersinergi untuk mengatasi situasi yang kian mendesak ini. Salah seorang warga, Johanes, menyampaikan keluhannya. “Kami kesulitan mendapatkan BBM. Kalau ada pun, harganya mahal sekali. Bagaimana kami bisa bekerja kalau begini terus?”
Di sisi lain, kalangan pengamat mengkritisi mekanisme distribusi BBM yang dinilai tidak efektif. Keterlambatan kapal pengangkut BBM seperti yang terjadi di Sitaro mencerminkan lemahnya sistem logistik, terutama pada daerah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar.
Pihak Pertamina Wilayah SulutGo hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait surat terbuka Ketua DPRD tersebut. Namun, masyarakat mendesak agar Pertamina segera menindaklanjuti persoalan ini demi stabilitas kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi.
Ketegasan Djon Ponto Janis sebagai wakil rakyat memberikan secercah harapan bagi masyarakat Sitaro. Namun, solusi konkret dan segera dari Pertamina menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.
Reaksi dan langkah selanjutnya dari berbagai pihak sangat dinantikan untuk memastikan krisis BBM ini tidak mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sitaro. (Jemmy Lahutung).
